BALIKU.CO.ID – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Denpasar terkait Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).
Dalam kesempatan tersebut, Eddy Mulya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan penghargaan DPRD Kota Denpasar terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil diraih Pemerintah Kota Denpasar selama 14 kali berturut-turut.
“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.
Ia menegaskan Pemkot Denpasar akan terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, Eddy Mulya mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, penguatan kinerja perangkat daerah menjadi salah satu kunci dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.
Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah juga akan melakukan koordinasi penyusunan rencana aksi (action plan) terhadap seluruh temuan BPK dengan target penyelesaian yang jelas pada masing-masing perangkat daerah.
Terkait nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp644,73 miliar, Eddy Mulya menyampaikan hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui faktor penyebabnya, baik akibat efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun belum optimalnya penyerapan anggaran.
“Evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan,” katanya.
Melalui penguatan tata kelola, evaluasi kinerja, dan peningkatan inovasi, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
